KUNJUNGAN KOMISI I DPRD KAB. DHARMASRAYA KE DPMD KAB. DHARMASRAYA
Komisi I DPRD Kab. Dharmasraya

KUNJUNGAN KOMISI I DPRD KAB. DHARMASRAYA KE DPMD KAB. DHARMASRAYA

KUNJUNGAN KOMISI I DPRD KAB. DHARMASRAYA KE DPMD KAB. DHARMASRAYA



Kunjungan Komisi I DPRD Kab. Dharmasraya ke DPMD Kab. Dharmasraya (6/2) disambut oleh Kepala Bidang Pemerintahan Nagari Sasrawati didampingi oleh Kasi Kelembagaan dan Pembinaan Pemerintahan Nagari Yuli Adri dan Kasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari Juli Ronaldi.

Ketua Komisi I DPRD Kab. Dharmasraya Purwanto, S.Ag (Fraksi Golkar) yang didampingi anggotanya Irmon S.Hut (PKS) Cecep Nurzaman,S.Pd (Nasdem), Sesmi Erly (Golkar), Alisa Septiani (Gerindra) dan Yulindo mukhtar (PAN), menyampaikan maksud kedatangannya adalah dalam rangka silaturahmi dengan OPD dilingkup Komisi I sekaligus ingin mengetahui Bagaimana Pengelolaan Dana Desa di Kab. Dharmasraya beserta kendalanya di lapangan.

Kabid Pemerintahan Nagari Sasrawati mengucapkan terimakasih dengan kunjungan Komisi I dan sekaligus menyampaikan maaf karena Kepala DPMD Hastho Kuncoro sedang tidak ditempat karena beliau sedang melaksanakan tugas ke luar daerah. Selanjutnya Sasrawati menjelaskan secara umum menjelaskan pencairan Dana Desa tahun 2020 merupakan tercepat di Prov. Sumatera Barat karena sebagian besar Nagari kita sudah disalurkan Dana Desa tahap I nya oleh KPPN ke Rekening Nagari pada Selasa, 4 Feb 2020, walaupun ditengah keterbatasan anggaran, kita coba bisa ber inovasi mengatasi semua itu. Harapan Sasrawati, kiranya ada aspirasi anggota DPRD juga ada yang diperuntukan untuk peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Nagari karena aturan pengelolaan Dana Desa yang begitu cepat perubahannya sementara DPMD punya keterbatasan untuk itu.

Disamping itu Komisi I juga menanyakan kenapa semua pekerjaan di Nagari dikerjakan oleh Kasi/Kaur, sehingga ada ditemui kecemburuan di lapangan yang biasa nya selama ini dapat melaksanakan pekerjaan (proyek), sekarang tidak. Sasrawati coba minta penjelasan teknis kepada Kasi nya Yuli Adri.

Yuli Adri menjelaskan dan kembali mengucapkan terimakasih ke Komisi I bisa menyamakan persepsi antara Pemerintah Daerah khususnya OPD Teknis DPMD dgn DPRD, supaya ada keseragaman dalam melakukan pembinaan di lapangan. Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, tidak ada yang namanya Proyek di Nagari, yang ada hanya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dikerjakan secara swakelola dengan gotong royong dan melibatkan partisipasi masyarakat. Kalau ada kata proyek berarti ada indikasi mencari keuntungan dibalik itu, sementara pekerjaaan di Nagari dikerjakan secara swakelola ibaratnya sama dengan membangun rumah kita sendiri, berapa uang yang habis sebanyak itu yang dipertanggungjawabkan, kalau sisa bisa digunakan untuk kebutuhan lain di Nagari. Jadi Wali Nagari tidak mendapatkan sepersenpun dari kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Nagari. Jadi amanat Permendagri 20/2018, mewajibkan seluruh Kasi/Kaur di Nagari harus mampu menjadi Pelaksana Kegiatan Anggaran yang berlaku sejak 1 Januari 2019.

Cukup puas Komisi I mendapatkan masukan dari DPMD Kab. Dharmasraya dan selanjutnya Komisi minta didampingi Konsultasi ke pusat masalah Dana Desa ini oleh DPMD, yang dianggukan oleh Sasrawati tanda setuju, selanjutnya Komisi I melakukan silaturahmi ke OPD lain.

Share Berita

Komentar Berita